Kekayaan Intelektual Adalah Hal yang Mutlak Dilindungi

Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh beragam industri dan pengusaha Indonesia sudah seharusnya dilindungi oleh Pemerintah. Hal ini dalam upaya untuk meningkatkan kualitas bisnis serta keberlangsungan dalam ekosistem di masa depan. Kekayaan Intelektual adalah serangkaian hal baru yang ada di Industri 4.0 yang memudahkan banyak pemilik hak cipta agar terus dapat menikmati keuntungan atas penciptaan sesuatu.

Kekayaan Intelektual

Gim edukasi yang pertama dikembangkan Educa Studio adalah Marble pada 2011. Permainan edukasi berbasis ponsel pintar Android ini ditujukan untuk anak usia dua hingga enam tahun. Proses pembuatan Marble memakan waktu sekitar dua tahun, pada 2013 baru dipasarkan. Hak kekayaan intelektual Marble secara resmi dimiliki oleh Educa Studio. Gim ini lantas dapat dimonetisasi dengan cara menampilkannya ke dalam sejumlah produk turunan, seperti merchandise, buku anak-anak, komik, dan lain-lain.

Kekayaan Intelektual yang dikembangkan dalam Gim juga sangat bermanfaat untuk melindungi beragam potensi serangan akan klaim hak cipta kedepannya. Proteksi ini juga membuat sang pembuat merasa terlindung dengan beragam hal yang sebelumnya belum didapatkan.

Revisi DNI Terus Digodok

Revisi DNI menjadi pisau yang bermata dua bagi pemerintah, hal ini karena disatu sisi pemerintah menargetkan kegiatan ekonomi dapat kembali aktif dengan gelontoran dana asing yang masuk ke dalam negeri. Namun disisi lainnya kebijakan ini membuat pengusaha didalam negeri merasa tertekan karena makin banyaknya perusahaan asing yang menyerbu pasar Indonesia. Lantas apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

Revisi DNI

Pemerintah merelaksasi sejumlah ketentuan DNI lantaran ingin mendorong substitusi barang impor. Selain itu, relaksasi DNI untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini harus dibedakan dari kelompok lainnya. Dalam revisi DNI terbaru, ada 54 bidang usaha yang diusulkan relaksasinya. Sebanyak 25 bidang usaha dibuka 100% untuk asing. Sedangkan sisanya diberikan bermacam relaksasi, misalnya dikeluarkan dari pencadangan UMKM, relaksasi dari syarat kemitraan, hingga dikeluarkan dari syarat PMDN 100%. Prabowo sebelumnya menyatakan bingung dengan banyaknya perubahan angka bidang usaha yang dilonggarkan ketentuan DNI-nya.

Akankah pelonggaran DNI ini adalah keputusan yang benar-benar sudah diperhitungkan? Kami harap demikian karena apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah harusnya bisa direfleksikan dengan beragam kepentingan sehingga tidak merugikan pihak tertentu, terutama pengusaha dalam negeri.

Penggunaan Kantong Plastik Saat Ini

Larangan Penggunaan Kantong Plastik masih menuai kontroversi karena memiliki dua efek yang saling berseberangan. Yang pertama, karena penggunaan kantong plastik ini jika terus menerus dilanjutkan maka akan membuat tumpukan sampah plastik yang semakin tinggi dan tidak baik untuk lingkungan, sementara jika kita perhatian penggunaan kantong plastik masih sangat penting di industri karena dapat memudahkan berbagai hal untuk terus di kedepankan.

Larangan Penggunaan Kantong Plastik

Pelarangan penggunaan kantong plastik seharusnya diarahkan kepada pasar tradisional seiring dengan besarnya penggunaan. Terlebih jumlah pasar yang saat ini mencapai 3 juta titik, dibandingkan toko retail hanya sebanyak 40 ribu unit toko. Sejumlah daerah yang telah memberlakukan kebijakan ini di antaranya Banjarmasin dan Balikpapan, serta ke depan  Bogor, dan Bandung. Banyak pengusaha telah mengikuti aturan penggunaan plastik ekolabel berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Karenanya, Roy meminta pemerintah juga mengedepankan pengurangan sampah plastik, bukannya pelarangan di daerah.

Apakah larangan penggunaan kantong plastik ini perlu direview? Tentu saja melihat besarnya penolakan dari para pengusaha. Ini tentunya juga menjadi sebuah poin tersendiri agar kedepannya perlu melakukan kaji ulang dalam menentukan kebijakan sejenis.

Batu Bara Memiliki Banyak Peranan

Batu Bara masih menjadi mesin dalam industri yang ada saat ini. Berbagai upaya dari pemerintah untuk memaksimalkan sektor ini terbukti tepat karena kebutuhan dan permintaan selalu meningkat. Hal ini ditandai dengan gencarnya PLN dalam mengerjakan setiap proyek menggunakan energi batu bara. Dalam hal cadangan energi sendiri, batu bara juga masih bisa untuk terus dieksplorasi karena ada begitu banyak wilayah yang belum menunjukkan perbaikan produksi tambang batu bara.

Batu Bara

Pemerintah juga harus tetap mengembangkan energi baru terbarukan karena ada target bauran 23% pada tahun 2025. Jadi, target itu harus tetap dicapai.Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027, target energi terbarukan adalah 23% dari total. Batu bara sebesar 54,4%, gas 22,2% dan Bahan Bakar Minyak (BBM) 0,4%. Kondisi Indonesia berbeda dengan wilayah Eropa yang kontinental. Alhasil, Eropa lebih maju dalam pengembangan energi baru terbarukan karena memiliki interkoneksi listrik antarnegara, tidak bergantung pada satu negara.

Terbukti bahwa Batu Bara masih salah satu yang paling dibutuhkan di industri ini, dan semoga kedepannya akan makin mudah bagi indonesia dalam memproduksi serta memasarkannya. Karena batu bara merupakan sumber energi yang jumlahnya masih sangat banyak di Indonesia.

Kritik Prabowo Berdasarkan Realita Negeri

Kritik Prabowo terhadap pemerintah memang dibutuhkan karena Prabowo sendiri merupakan capres yang akan menghadapi Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang. Kritik yang datang ini juga semestinya benar-benar bisa memberikan pernyataan terhadap keadaan yang sebenarnya bukan malah mengarang atas sesuatu yang belum benar-benar terjadi.

Kritik Prabowo

Data BPS sebenarnya menunjukkan indeks pembangunan manusia (IPM) semakin membaik. Pada April tahun ini, BPS mengumumkan kualitas pembangunan manusia Indonesia pada 2017 kembali membaik. Ini tercermin dari naiknya IPM 2017 sebesar 0,63 poin, (0,9 %) ke level 70,81 dari tahun sebelumnya. Hal tersebut didukung oleh membaiknya tiga indikator indeks: kesehatan, pengetahuan, dan pengeluaran. Kritik lain yang disampaikannya terkait akses air bersih pada tahun ini berada di peringkat 123 dari 180 negara. Di bidang sepakbola, Indonesia menempati peringkat 168 di FIFA.

Sejumlah kritik yang dilayangkan Prabowo ini memang menggugah kita semua untuk melihat kembali data uamh sebenarnya, apakah setiap kritik itu benar adanya, atau hanya untuk pemanas dalam kampanye. Segala hal boleh saja dilakukan, namun masyarakat akan kembali lagi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan semoga kedepan kegiatan kampanye dan kritik dapat mengarah ke hal-hal yang lebih obyektif.

Pelonggaran Investasi Asing Akan Jadi Batu untuk Jokowi

Pelonggaran Investasi Asing dianggap sebagai kebijakan yang bermata dua, dalam hal ini pemerintah bisa saja membuat aturan ini untuk tujuan percepatan investasi di dalam negeri agar pertumbuhan ekonomi terkerek ke arah yang diinginkan. Namun disisi yang lain pelonggaran investasi ini juga dapat diibaratkan sebagai memudahkan investor dalam mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dari semua sumber daya yang ada di Indonesia.

Pelonggaran Investasi Asing

Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 berdampak positif terhadap negara untuk mengurangi defisit neraca pembayaran, menarik investasi, dan meningkatkan lapangan kerja. Namun para pelaku usaha sebagai pihak yang terdampak langsung aturan itu sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus pemerintah. Sama seperti halnya saat merilis aturan tax holiday dan devisa hasil ekspor, dimana pengusaha turut disertakan dalam pembuatan aturan.

Pelonggaran investasi ini memang cukup membahayakan karena dapat membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang. Juga bisa berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia, terutama para pengusaha yang telah lama mengerjakan bisnis di Indonesia. Ada banyak kelebihan dan kekurangan terkait kebijakan ini, namun semoga semua menemui jalan keluarnya.

Kepala SKK Migas Baru Harus Mampu Naikkan Kontribusi Daerah

Kepala SKK Migas Baru Dwi Soetjipto sepertinya akan memiliki tugas yang lebih berat tahun ini di SKK Migas. Industri migas yang sedang lesu ditambah minimnya kegiatan eksplorasi membuat pemerintah harus berfikir dua kali untuk mengembangkan sektor ini. Lantas perubahan apa yang perlu dikejar?

Kepala SKK Migas Baru

Aturan itu juga memungkinkan adanya perpanjangan satu kali masa jabatan. Adapun masa jabatan adalah empat tahun.  Sebelum ditetapkannya Kepala SKK Migas oleh Presiden, pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilakukan Menteri ESDM.

Perubahan kepemimpinan ini semoga saja dapat memberikan dampak yang baik untuk SKK Migas dan industri migas dalam negeri khususnya yang memang perlu untuk secepatnya berlari menjadi salah satu yang terbaik. Adapun banyaknya rintangan yang dihadapi merupakan PR bersama yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja.