Revisi DNI menjadi pisau yang bermata dua bagi pemerintah, hal ini karena disatu sisi pemerintah menargetkan kegiatan ekonomi dapat kembali aktif dengan gelontoran dana asing yang masuk ke dalam negeri. Namun disisi lainnya kebijakan ini membuat pengusaha didalam negeri merasa tertekan karena makin banyaknya perusahaan asing yang menyerbu pasar Indonesia. Lantas apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.
 |
| Revisi DNI |
Pemerintah merelaksasi sejumlah ketentuan DNI lantaran ingin mendorong substitusi barang impor. Selain itu, relaksasi DNI untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini harus dibedakan dari kelompok lainnya. Dalam revisi DNI terbaru, ada 54 bidang usaha yang diusulkan relaksasinya. Sebanyak 25 bidang usaha dibuka 100% untuk asing. Sedangkan sisanya diberikan bermacam relaksasi, misalnya dikeluarkan dari pencadangan UMKM, relaksasi dari syarat kemitraan, hingga dikeluarkan dari syarat PMDN 100%. Prabowo sebelumnya menyatakan bingung dengan banyaknya perubahan angka bidang usaha yang dilonggarkan ketentuan DNI-nya.
Akankah pelonggaran DNI ini adalah keputusan yang benar-benar sudah diperhitungkan? Kami harap demikian karena apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah harusnya bisa direfleksikan dengan beragam kepentingan sehingga tidak merugikan pihak tertentu, terutama pengusaha dalam negeri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar